Jakarta

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Elvano Hatorangan, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Elvano didakwa secara bersama-sama merugikan negara Rp 8 triliun.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,” ujar jaksa penuntut umum, Kamis (28/3/2024).

Diketahui, sidang dakwaan Elvano telah digelar di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya pada Rabu (27/3/204).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jaksa mendakwa Elvano bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa lainnya dalam berkas terpisah, yaitu, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama dan selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Johhny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan informatika (Kominfo), Gakumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT. Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku tenaga ahli (konsultan) Bakti, serta sebagai ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI).

Elvano juga didakwa bersama-sama melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya yang juga diadili dalam berkas terpisah, yaitu Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Muhammad Feriandi Mirza selaku Kepala Divisi lastmile/Backhaul pada Bakti Kominfo, dan Jemy Sutijawan selaku Direktur Utama PT Sansaine Exindo.

Jaksa mengatakan Terdakwa Elvano Hatorangan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif, Muhammad Feriandi Mirza dan Johnny G Plate menetapkan site/BTS sebanyak 7.904 desa berdasarkan penyampaian Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI pada saat Rapim Kominfo, padahal terhadap 7.904 desa tersebut belum dilakukan studi kelayakan terkait kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan ditetapkan tanpa didukung dengan dokumen Renstra, RSB, dan RBA. Selanjutnya, jumlah 7.904 desa tersebut, kemudian dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran tanpa dilakukan analisis atau dilakukan survei ke lapangan terlebih dahulu agar dapat ditetapkan sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara keahlian.

Selain itu, terdakwa Elvano berperan menyampaikan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat tanpa melakukan survei harga pasar dan hanya menggunakan Hasil Kajian Teknis sementara Pendukung Lastmile Project 2021 yang dibuat oleh Hudev UI untuk Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung kepada Gumala Warman selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pokja Bakti untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan lelang.

Jaksa juga menyebutkan Elvano Hatorangan menerima uang dari terdakwa Irwan Hermawan secara bertahap dengan total Rp 2,4 miliar. Uang tersebut diterima secara bertahap.

“Terdakwa Elvano Hatorangan telah menerima uang secara tidak sah dari Irwan Hermawan secara bertahap dengan total sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang terkait Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Kajian Teknis Pendukung Lastmile Project 2021 dan dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan Infrastruktur Pendukung pada Bakti Kominfo,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan terdakwa Elvano Hatorangan dan Anang Achmad Latif melakukan amendemen atas kontrak pembelian untuk merubah jumlah denda keterlambatan dari semula satu permil dari nilai kontrak menjadi satu permil dari nilai sisa pekerjaan atas permintaan penyedia/rekanan, yang semestinya dibayarkan oleh penyedia sesuai klausul kontrak adalah sebesar Rp 369.187.629.999 (miliar) menjadi sebesar Rp 87.599.995.36 (miliar).

“Sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas kelalaian yang sebesar Rp 281.587.634.638 (miliar),” ujar jaksa.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *