Jakarta

Jaksa KPK menghadirkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) periode 2019-2021, Momon Rusmono, sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Momon menyebut SYL membebankan biaya kredit mobil ke pejabat eselon I di Kementan.

Hal itu terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Momon nomor 25 yang dibacakan jaksa KPK di PN Tipikor Jakarta, Rabu (3/4/2023). BAP itu menerangkan SYL melakukan kredit mobil dinas tapi dengan dalih penyewaan yang biayanya dibebankan pada anggaran rumah tangga biro umum dan pejabat eselon I di Kementan.

“Kemudian terkait tadi juga ada saudara mengatakan bahwa sewa mobil. Kemudian ini ada keterangan saksi dalam BAP nomor 25, mohon izin, Yang Mulia, untuk lebih jelas saya bacakan ya memperjelas, ‘Bahwa saya selaku Sekjen Kementan sejak 2019 sampai Mei 2021 memperoleh laporan dari Biro Umum Pengadaan, Maman, bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh Hatta atau Kemal Redindo untuk menyewa mobil Alphard selama 1 tahun, tahun 2020. Namun saat itu Maman hanya bersedia membayar sewa mobil Alphard selama 2 bulan dengan total Rp 86 juta, dan saya baru mengetahui bahwa mobil Alphard itu tidak disewa melainkan dicicil kredit pada saat pemeriksaan oleh KPK. Selama ini bahasa yang disampaikan untuk membayar mobil adalah sewa mobil Alphard, padahal mobil tersebut dicicil kredit. Sumber uangnya dari anggaran rumah tanggaan pimpinan di bawah biro umum Sekjen. Saya juga memperoleh informasi bahwa pembayaran mobil Alphard juga dibebankan kepada eselon I lainnya di Kementerian Pertanian RI’. Benar ini keterangan saksi?” tanya jaksa dalam persidangan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Benar,” jawab Momon.

Jaksa lalu menanyakan apakah menteri tak memperoleh kendaraan dinas untuk kegiatan keseharian. Momon mengatakan mobil Alphard yang dikredit itu digunakan SYL untuk kegiatan operasional di Sulawesi Selatan, bukan di Jakarta.

“Pertanyaan saya, ini kan awalnya dikatakan biaya sewa. Apakah menteri tidak mendapatkan kendaraan dinas untuk sehari-hari? Kenapa harus ada nyewa lagi?” tanya jaksa.

“Kalau kendaraan dinas di Jakarta disiapkan,” jawab Momon.

“Jadi kendaraan dinas yang mana ini yang Alphard ini?” tanya jaksa.

“Itu kendaraan dinas untuk keperluan operasional menteri di Sulawesi Selatan,” jawab Momon.

Momon mengatakan hanya ada anggaran untuk penyewaan mobil dinas di Kementan. Namun, untuk biaya cicilan kredit mobil tak dianggarkan.

“Apakah ini juga termasuk yang saudara katakan itu nonbudgeter atau tidak dianggarkan?” tanya jaksa.

“Kalau sebetulnya seyogianya biaya untuk sewa mobil itu ada di bagian kerumahtanggaan. Tapi kalau untuk nyicil nggak ada,” jawab Momon.

“Terus ini dari mana di laporan Pak Maman kepada saksi?” tanta jaksa.

“Saya persisnya tidak tahu, tapi pada saat diperiksa bahwa mobil ini untuk cicil, kemungkinan tidak bisa di SPJ kan (surat pertanggungjawaban). Tapi kalau untuk sewa dan untuk mendukung kegiatan Pak Menteri, seyogianya bisa di SPJ kan,” jawab Momon.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *