Jakarta

Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusulkan agar Kapolri dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung M Lubis, dalam sidang yang digelar pada Selasa (2/4/2024).

“Usul kami, jadi kalau dimungkinkan, untuk menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak Kepolisian ya selama masa kampanye,” kata Todung.

Diketahui sebelumnya, MK menyatakan akan mengundang empat menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan. Mendengar permintaan untuk menghadirkan Kapolri, MK mengatakan permintaan para pihak untuk menghadirkan pejabat negara di persidangan sudah ditentukan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil, sudah mempertimbangkan dua permohonan ya. Jadi permohonan nomor 1 dan nomor 2, kesimpulannya pada seperti itu sehingga kalau pun ada permohonan baru ya tentunya harus dibahas kembali ya,” jawab Ketua MK Suhartoyo.

Memang MK sudah meminta empat menteri untuk dihadirkan dalam persidangan Jumat (5/4/2024). Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menanggapi hal tersebut, tim pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ikut mengusulkan agar Kepala BIN Budi Gunawan dihadirkan. Namun, MK tetap pada pendirian bahwa usulan-usulan baru ini akan dibahas terlebih dahulu.

“Jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari paslon 03 yang meminta dihadirkan Kapolri. Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan majelis hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala Badan Intelijen Negara,” ujar Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Nicholay Aprilindo.

“Ya nanti dipertimbangkan, tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin Pak, kan hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian setiap jadwal sidang kita ini, tapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim,” tutur Suhartoyo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 bila hakim MK menghendaki. Jenderal Sigit menegaskan dirinya taat kepada konstitusi.

“Alhamdulillah kalau hakim MK nanti mengundang dengan senang hati kita akan hadir,” kata Sigit kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

“Kita taat terhadap aturan dan konstitusi,” imbuh Sigit.

Senada dengan Kapolri, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun disebut-sebut siap apabila diminta menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia memastikan Megawati berkomitmen mengawal proses yang bergulir di MK.

“Bu Mega siap sekiranya dihadirkan dan beliau akan datang. Kami akan mengawal sebaik-baiknya,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto menyebut usulan untuk menghadirkan Megawati dalam sidang MK disampaikan oleh Tim Prabowo-Gibran. Saat menyampaikan usulan tersebut, kata Hasto, Megawati tertawa dan menyampaikan kesiapannya.

“Ketika ada permintaan dan kemudian atas keputusan mahkamah sesuai dengan kewenangan dari mahkamah, bukan karena usulan dari tim hukum 01 maupun 03 akan menghadirkan para menteri. Kemudian Pak Otto Hasibuan menyatakan ‘Ya kalau begitu Ibu Mega juga akan diperlukan sebagai saksi’,” jelas Hasto.

“Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan ‘lho kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu’,” sambungnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menanggapi soal panggilan hakim MK di sidang sengketa Pilpres 2024. Airlangga mengaku masih menunggu undangan.

“Panggilan MK kami tunggu. Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini,” kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Airlangga memastikan akan bersikap kooperatif terhadap panggilan tersebut. Dia mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK.

“Insyaallah hadir,” imbuhnya.

Melihat pemanggilan empat menteri oleh MK, apakah memungkinkan jika Kapolri, Kepala BIN, dan Megawati turut dipanggil ke persidangan? Selengkapnya akan dibahas dalam program detik Pagi edisi Rabu (3/4/2024).

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

(vrs/vrs)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *