Jakarta

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi tamu utama dalam gelaran sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Keempat Menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kedatangan mereka sesuai dengan harapan yang diungkapkan oleh Tim Hukum Nasional (THN) AMIN di sidang perdana pada Rabu (27 Maret 2024) lalu.

Saat itu Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa permintaan ini perlu dikabulkan guna memperoleh fakta serta data terkait pengerahan sumber daya negara. Menurut Ari, hal ini disinyalir bertujuan untuk memenangkan pasangan 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Bagaimana, misalnya, menteri keuangan (bersaksi tentang) penggunaan anggaran negara kita, menteri sosial (tentang) penyaluran bansos-bansos kita,” ucap Ari dilansir dari detikNews, Rabu (27/3).

“Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh,” sambung Ari.

Seperti yang diungkapkan oleh Ari Yusuf Amir, Bansos, oleh kubu 01 dan 03 disebut-sebut sebagai media yang digunakan untuk mendongkrak suara paslon 02 serta partai-partai pendukungnya.

Perkara peningkatan suara yang diraup oleh Golkar pun di singgung dalam sidang kali ini. Hakim konstitusi Arief Hidayat melempar pertanyaan kepada Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar, Airlangga Hartarto. Arief ingin mengetahui dari sudut pandang Ketum partai beringin itu terkait peningkatan jumlah suara signifikan yang diraihnya.

“Ini kemudian nanti Pak Airlangga bisa jelaskan, anu jadi partai yang naik besar suaranya adalah Golkar. Nah ini nanti yang bisa direspons,” kata Arief.

Sementara itu, kepada keempat Menteri, Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih bertanya soal automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang diblokir untuk bansos di awal tahun 2024. Lebih lanjut ia menanyakan soal besaran risiko sosial yang akan terjadi di 2024 sehingga merangsang kenaikan anggaran.

“Seberapa besar risiko sosial yang terjadi di 2023 kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024 sehingga kemudian saya lihat di situ ada kenaikan perlinsos sekitar Rp 50 triliun ya Bu,” kata Enny dalam detikNews, jumat (5/4).

Bagaimana kesimpulan sidang hari ini? Benarkah anggaran bansos sengaja dinaikkan dalam rangka menjaga risiko sosial yang terjadi di tahun 2024? Benarkah bansos adalah tangga yang disiapkan bagi 02 untuk menuju istana? Saksikan ulasan lengkapnya dalam sajian khas Editorial Review di detik Sore.

Selain membahas hal tersebut, detik Sore kali ini akan mengulas praktik prostitusi yang dilakukan buruh pabrik di Mojokerto dengan ‘menjual’ istrinya sendiri. Bersama redaktur detikjatim, saksikan ulasannya dalam Indonesia Detik Ini.

Jangan lewatkan ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia

(vys/vys)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *