Jakarta

Akibat kemiskinan, seorang ibu rumah tangga meminjam utang ke rentenir. Utang menumpuk hingga Rp 4 juta. Penagihan dilakukan dengan paksaan. Bagaimana di mata hukum?

Berikut pertanyaan lengkap pembaca detik’s Advocate tersebut:

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yth Bp Andi
Sebelumnya saya minta maaf Bp Andi, perkenalkan saya Maryati ibu rumah tangga dengan anak sudah 3 dan umur saya baru 32 tahun.

Begini Bapak andi saya ada masalah keluarga dan masalah itu tentang utang piutang.

Memang yang salah saya dan perkara utangnya adalah saya terkena ancaman dari seorang rentenir. Dulunya saya utang dengan nilai total Rp 4 juta, padahal utangnya sering saya cicil. Tetapi dari pihak rentenirnya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyicicil utang saya.

Terjadilah saya diancam mau dilaporkan ke polisi dan diancam menggunakan senjata tajam.

Karena posisi saya perempuan dan saya sendirian di rumah rentenirnya, ahirnya si pihak rentenirnya meminta saya untuk melakukan pinjaman ke sebuah diler sepeda motor. Karena posisi saya takut dan terancam jadinya saya mau dan menandatangi suratnya.

Alhasil dalam beberapa hari saya sudah deal mengambil kredit motor dengan kontak cicilan 3 tahun. Sedangkan dari awal motor diambil motor tidak pernah dipakai saya dan posisi motor juga sudah tidak tahu di mana. Untuk sekarang cicilan sudah menunggak 5 bulan dan saya disuruh melunasi oleh pihak leasingnya.

Menurut Bapak Andi bagaimana solusinya? karena saya memang benar-benar tidak ada uang dan juga saya korban penipuan oleh si rentenir yang awal saya pinjam Rp 4 juta.

Untuk pihak leasingnya tidak mau tahu saya harus membayar cicilannya yang sudah sisa 5 kali lagi.

Terima kasih.

Semoga Bapak Andi membaca email saya. Maaf kata-kata saya begitu banyak🙏🙏

Maryati

Wasallamuallaikum, wr, wb.

JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyaan ibu Maryati. Dari cerita anda, ada beberapa peristiwa hukum dalam satu kisah. Oleh sebab itu, kami akan mencoba menjawab satu persatu.

Permasalahan I:
(Tetapi dari pihak rentenirnya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyicil utang saya.)

Jawab:
Kami tidak mendapatkan informasi, apakah setiap pembayaran cicilan ada bukti tertulisnya atau tidak. Sebaiknya Ibu Maryati selalu meminta bukti tertulis setiap pembayaran cicilan, baik lewat secarik kertas atau bukti digital seperti WhatsApp. Hal ini agar memudahkan dalam pembuktian.

Permasalahan II:
Terjadilah saya diancam mau dilaporkan ke polisi

Jawab:
Utang-piutang tidak bisa dipidanakan. Hal itu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 19 ayat 2:

“Tiada seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Permasalahan III:
… diancam menggunakan senjata tajam.

Rentenir yang melakukan pengancaman dengan senjata tajam, maka ada beberapa Pasal yang berpotensi dikenakan, antara lain:

Pasal 167 KUHP:

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 335 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Oleh sebab itu, anda bisa melaporkan peristiwa di atas ke aparat kepolisian setempat.

Permasalahan IV:
…Karena posisi saya takut dan terancam jadinya saya mau dan menandatangi suratnya.

Jawab:

Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya ‘sepakat mereka yang mengikatkan dirinya’.

Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa ‘semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya’.

Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa ‘sepakat’ dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut Contradictio interminis, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat.

Atas hal itu, maka ibu bisa mengajukan permohonan penetapan pembatalan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Pembatalan perjanjian di muka hakim disebut dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim dengan cara pembelaan. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah 5 (lima) tahun.

Selain itu, dalam menghadapi persoalan ini, Anda bisa meminta bantuan tokoh masyarakat atau Kepala Desa setempat. Sebagaimana diketahui, sudah banyak Kepala Desa mendapatkan pelatihan mediasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan Mahkamah Agung (MA). Kades itu dibekali agar menjadi Hakim Perdamaian Desa. Anda juga bisa meminta bantuan ke LBH/penyuluh hukum untuk menengahi permasalahan Anda.

Demikian jawaban dari kami
Semoga masalah Anda bisa cepat selesai

Wasalam

Tim Pengasuh detik’s Advocate

Tentang detik’s Advocate

detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Pertanyaan ditulis dengan runtut dan lengkap agar memudahkan kami menjawab masalah yang anda hadapi. Bila perlu sertakan bukti pendukung.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/azh)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *