Serang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Banten pada 2023. Ada beberapa catatan atas laporan hasil keuangan, salah satunya mengenai pajak air permukaan.

“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit di Paripurna DPRD Banten, Jl Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Jumat (5/4/2024).

Ahmadi mengatakan, pemberian opini WTP ke Pemprov Banten adalah yang ke-8 kali berturut-turut diraih. Namun, ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai pengendalian dan kepatuhan anggaran pada sisi pendapatan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“BPK mengungkapkan permasalahan terhadap 17 perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan,” katanya.

Perusahan itu juga belum memasang meteran air dan belum memiliki NPWPD. Akibatnya, pendapatan pajak air pada perusahaan itu belum diperoleh Pemprov Banten.

Kedua, penggunaan dan BOS pada 5 satuan pendidikan pada pengelolaan anggaran di Banten juga tidak sesuai ketentuan pertanggungjawaban. Sehingga, ada kelebihan pembayaran atas belanja dari dana BOS yang dilaksanakan.

“Dan berisiko menghambat penyelenggaraan pendidikan,” tambahnya.

Kemudian, Ahmadi melanjutkan bahwa realisasi belanja modal gedung, bangunan, jalan irigasi dan jaringan tidak seluruhnya sesuai spesifikasi kontrak. Akibatnya,ada keterlambatan pekerjaan tapi belum dikenakan denda keterlambatan.

“Keempat, pengelolaan aset belum sepenuhnya memadai,” ujarnya.

Adapun aset ini berkaitan dengan peralihan status jalan provinsi menjadi jalan kabupaten kota atau sebaliknya. Peralihan itu tidak disertai dengan berita acara serah terima aset. Atas catatan temuan ini, BPK meminta Pemprov Banten menindaklanjuti selambatnya 60 hari ke depan.

Di tempat sama, Pj Gubernur Al Muktabar menambahkan menindaklanjuti catatan temuan BPK, ia sudah membentuk rencana aksi. Ia memohon ada BPK memberikan pedoman pada pelaksanaan perbaikan temuan.

“Dalam pelaksanaannya kami memohon bimbingan dari BPK agar tidak lanjut tepat waktu 60 hari kerja,” tambahnya.

(dnu/dnu)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *